Penembakan Aparat Brimob | TNI dan Polri Jangan Takut Tumpas Sparatis

MEDAN (bareskrim.com) | Peristiwa yang menewaskan anggota Brimob Detasemen B Polda Papua, Brigadir Polisi Firman dan melukai bagian punggung Brigadir Kepala (Bripka) Polisi Yongky Rumte, saat patroli di perbukitan daerah Mile 69 Tembagapura, Rabu (15/11/2017), merupakan pelanggaran berat dan menantang kedaulatan negara Republik Indnesia.

Oleh sebab itu, TNI dan Polri harus mengambil sikap tegas dan cepat, guna menindak para sparatis yang melakukan aksi penembakan terhadap anggota Brimob tersebut. TNI dan Polri jangan takut dan jangan ragu, rakyat mendukung dan ikut bersama menumpasnya.

“Tindakan para sparatis yang telah menyandera 1.300 warga Desa Kimbely dan Desa Banti Kecamatan Tembagapura Kabupaten Mimika Papua, yang dilarang keluar dari kampung itu oleh kelompok bersenjata tersebut merupakan pelanggaran HAM dan kemudian ketika ada aparat kita yang berpatroli dan bertugas lalu ditembak hingga tewas oleh mereka yang disebut kelompok kriminal bersenjata atau KKB kita juga katakan melanggar HAM. Jadi aksi tersebut harus dilawan dengan tegas,” ujar Nuriono SH, Sekretaris Pusat Pembaharuan Hukum dan peradilan (PUSHPA) kepada wartawan, Rabu (15/11/2017).

Sebagai negara yang berdaulat, lanjut Nuriono yang juga mantan Direktur LBH Medan, TNI dan Polri tidak perlu ragu dan tidak perlu takut melakukan tindakan pengamanan. Sebab rakyat tetap bersama TNI dan Polri guna mengambil langkah-langkah yang tepat dan tindakan mempresure para kelompok kriminal bersenjata.

Hal itu membahayakan bagi negara dan lingkungan serta mengancam jiwa dan raga warga setempat. “TNI dan Polri harus melakukan action guna melumpuhkan, menangkap, memenjarakan serta mengeluarkan para sparatis ini dari negeri bumi ibu pertiwi. TNI dan Polri jangan takut dikatakan melanggar HAM, sebab kita bertugas untuk membela kedaulatan negara. Jangan ketika melumpuhkan mereka yang merusuh, kita dikatakan melanggar HAM, sementara aparat kita yang tewas dan warga kita yang diandera mereka, bukankah iu juga melanggar HAM,” tegas Nuriono dalam pesan elektroniknya yang diterima.

Selain itu, pemerintah Indonesia, TNI dan Polri juga tidak perlu takut dengan adanya initimidasi, provokasi dan informasi sesat dari pihak-pihak yang ingin mengambil kepentingan dan keuntungan dari persolan ini.

Sebut saja seperti para LSM dan NGO, baik dari dalam maupun luar negeri. Seperti yang kita kutip dari statemen Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu meyakini situasi yang terjadi di Papua tidak terjadi dengan sendirinya. Ia menuding ada pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dari kondisi itu.

Pasti ada yang ngompor-ngompori. Oleh sebab itu, lanjut Nuriono, terhadap siapapun di belakang mereka termassk AS, yang memiliki kepentingan sangat besar, kita harus lawan, sebab hal tersebut sudah memojokan jatidiri anak bangsa dan negara Indonesia yang berdaulat.

“Sekali lagi sama kita ingatkan dan sama kita rasakan, pemerintah, TNI dan Polri jangan hiraukan LSM-LSM dari dalam maupun dari luar negeri yang kerap memojokkan NKRI, sebab mereka membela para sparatis dan KKB itu. Sesungguhnya tidak ada tempat bagi sparatis di negeri ini. Karenanya TNI dan Polri harus ambil tindakan tepat dan cepat. Jangan berlama-lama sebelum korban banyak jatuh. AS yang kita duga ikut bermain dengan membuat grand disign persoalan tersebut, diharapkan jangan bikin kacau negeri kita. Artinya pemerintah jangan terlampau percaya sama AS, para NGO maupun LSM yang ikut memberikan opini terhadap persoalan ini yang nota bene selalu membela para sparatis,” katanya. (rel/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *