Kuasa Hukum Yakin Prapid Empat Anggota DPRD Sumut ke KPK Menang

MEDAN (bareskrim.com) | Sidang Praperadilan (Prapid) empat anggota DPRD Sumut terkait penetapan tersangka oleh KPK dalam dugaan aliran suap ketuk palu Eks Gubernur Gatot Pujo Nugroho memasuki agenda kesimpulan.

Pada sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, (21/9/2018), kuasa hukum keempat anggota legislatif, yakni John Putra Ginting SH mengatakan, gugatan mereka berpeluang besar dikabulkan oleh Majelis Hakim PN Jakarta Selatan.

Tutur John, peluang dikabulkannya permohonan tersebut muncul setelah menyerahkan bukti-bukti dan saksi ahli selama masa persidangan.

“Maka, dalam agenda kesimpulan ini, kita menyatakan bahwa dalam persidangan perdana sebelumnya tidak ada bukti-bukti, maupun pendapat ahli yang bisa mematahkan dalil permohonan kita,” ucapnya.

Lanjut John, sudah jelas yang dipersoalkan dalam Praperadilan adalah menyangkut sah tidaknya penetapan sebagai tersangka terhadap para mantan anggota dewan, berdasarkan pasal-pasal dalam KUHAPidana.

“Mereka (KPK) justru memberikan bukti- bukti menyangkut pokok perkaranya. Tapi menyangkut dalil ini, bahwa KPK tidak sah menetapkan sebagai tersangka, berdasarkan KUHAPidana, itu tidak bisa dipatahkan. Mereka hanya berujar kami sudah punya bukti-bukti,” paparnya.

KPK, menurut John, justru memberikan bukti-bukti tahapan pokok perkara, seperti pemeriksaan tahun 2015 terkait pemeriksaan mantan Gubernur Sumut Gatot Pujonugroho, serta bukti pemeriksaan Januari 2018.

“Sedangkan laporan tindak pidana korupsi yang inikan tanggal 28 Februari 2018. Jadi bukan itunya dulu, kita perlu menegaskan penetapan hukum acaranya,” pungkasnya.

John kemudian menyebutkan, KPK setidaknya ada menyerahkan 100 bukti-bukti dalam persidangan. Dari bukti T1-T100 tidak satupun ada bukti khusus terlampir yang mampu menganulir dalil dalam praperadilan yang diajukan mantan anggota DPRD Sumut.

“Kita ingin ada bukti itu. Kedua ahli kita juga dengan tegas mengatakan mengacu pada KUHPidana bukan Undang-undang KPK. Sehingga kalau mengacu pada KUHPidana, penetapan tersangka sebelum ditemukannya dua alat bukti yang cukup dan belum ada pemeriksaan saksi atau calon tersangka sebelumnya, itu maka tidak boleh ditetapkan tersangka,” pungkasnya dalam wawancara via seluler dengan awak media (21/9/2018).

Kemudian, salah satu poin dalam dalam gugatan praperadilan tersebut, Pemohon yakni keempat mantan anggota DPRD Sumut juga meminta majelis hakim untuk melepas Ariffin Nainggolan dari Rutan Polres Jakarta Pusat.

Diketahui sebelumnya, empat mantan anggota DPRD Sumut yang menggugat KPK yakni, Washington Pane, M.Faisal Lubis, Arifin Nainggolan dan Syafrida Fitri sempat mengajukan Prapedilan di Pengadilan Negeri Medan.

Sayangnya, pada sidang yang digelar di PN Medan pada (1/8/2018) beberapa waktu yang lalu, hakim tunggal Erintuah Damanik sependapat dengan Termohon KPK.

Saat itu, dalam amar putusannya, Erintuah memutuskan Praperadilan keempat anggota DPRD Sumut tersebut harus dilaksanakan dalam wilayah tempat dimana lokasi penetapan tersangka KPK disebutkan, yakni di Jakarta Selatan.

PN Medan menyatakan tidak memiliki kompetensi kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan yang diajukan keempat mantan anggota dewan tersebut. Hal itu mengacu berdasarkan pada pasal 77 KUHAP tentang kompetensi relatif dan juga mengacu kepada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum. (tri/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *