Samsul Tarigan Masuk DPO Polisi

MEDAN (bareskrim.com) | Samsul Tarigan, tersangka kasus pertambangan galian C yang diduga ilegal di lahan eks hak guna usaha (HGU) PTPN II Desa Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai, masih terus dicari pihak Ditreskrimsus Polda Sumut.

“Masih tetap kita proses,” ujar Direktur Reskrimsus Polda Sumut Kombes Rony Santama, Jumat (4/10/2019).
Masih kata dia, untuk tersangka Samsul Tarigan pihaknya sudah mengeluarkan Daftar Pencarian Orang (DPO).
“Untuk yang bersangkutan sudah kita keluarkan DPO, anggota masih melakukan pengejaran,” terang dia.
Saat disinggung mengenai Samsul Tarigan telah aktif kembali di organisasi kepemudaan di Kota Binjai, Rony tidak mengetahui sampai ke situ. Namun, dengan adanya informasi ini, ia akan memerintahkan anggotanya untuk mengejar keberadaan tersangka yang kemungkinan besar di Kota Binjai.
“Kita akan cek kebenarannya,” terangnya.
Ditreskrimsus Polda Sumut sendiri telah menahan seorang tersangka dalam kasus ini yakni, Putra Tarigan yang merupakan adik dari Samsul Tarigan. Dalam kasus ini, berkas tersangka Putra Tarigan telah dikirim ke pihak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.
“Kita sudah kirim pertama, tapi dikembalikan (P-19) karena masih kurang lengkap,” sebut dia.
Kini pihaknya masih melengkapi kembali berkas Putra Tarigan.
“Sekarang masih kita lengkapi lagi, mudah-mudahan dinyatakan lengkap oleh jaksa,” katanya lagi.
Sebelumnya, penyidik Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumut menetapkan Samsul Tarigan sebagai tersangka dan DPO karena terlibat dalam praktik tambang ilegal (Galian C), di Desa Tunggurono, Kecamatan Binjai Timur, Binjai. Dalam kaitan itu, Polda Sumut juga telah menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap adik Samsul Tarigan, yakni Putra Tarigan.
Putra Tarigan ditangkap di sekitar rumahnya, Jalan Gunung Jaya Wijaya Lingkungan X, Kelurahan Binjai Estate, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Senin (13/8/2019) malam.
Dia dipersangkakan melanggar pasal 158 UU RI No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba dan pasal 109 UU RI No 32 tahun 2019 tentang lingkungan hidup dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara denda Rp10 miliar.
Penggerebekan tambang diduga ilegal (galian C) di lahan eks hak guna usaha (HGU) PTPN2 Desa Tunggurono Kecamatan Binjai Timur, Kota Binjai pada (26/6/2019). (amri/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *