Di Mabes Polri | Polda Sumut Gelar Perkara Kasus Dugaan Korupsi Dua Bupati

MEDAN (bareskrim.com) | Gelar perkara kasus dugaan korupsi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Labusel) dan Labuhanbatu Utara (Labura), rencananya digelar oleh penyidik Subdit III/Tipidkor Polda Sumut di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (15/10/2019).

“Rencananya Selasa (15/10/2019) akan kita gelar,” kata Direktur Reskrimsus Polda Sumut, Kombes Rony Samtana, Senin (14/10/2019).
Dia mengaku, pihaknya telah terlebih dahulu melaksanakan gelar perkara pada pekan lalu. Itu dilakukan untuk mematangkan proses penyidikan. “Kalau kita (penyidik Ditreskrimsus) sudah melakukan gelar perkara,” akunya.
Setelah gelar perkara di Mabes Polri, terangnya, penyidik sudah dapat menentukan tersangkanya dalam kasus ini. “Habis gelar, mudah-mudah bisa kita tentukan tersangkanya, agar kasus ini cepat selesai,” sebutnya.
Rony tidak menampik kemungkinan Bupati Labura, Khairuddin Syah Sitorus dan Bupati Labusel, Wildan Aswan Tanjung bisa jadi tersangka sesuai dengan bukti. “Siapa saja bisa jadi tersangka,” ujarnya.
Jika kedua bupati ini statusnya naik menjadi tersangka, maka prosedur pemanggilan dilakukan melalui Mendagri. “Kalau sudah tersangka, pemanggilan dilakukan atas seizin Mendagri,” terang Rony, lagi.
Rony mengaku optimis kasus dugaan korupsi DBH PBB Kabupaten Labusel dan Labura dapat diselesaikan sampai tuntas hingga ke persidangan. “Kita optimis, tidak perlu tergesa-gesa. Yang pasti kasusnya terus jalan,” katanya.
Ronny menyatakan, sampai saat ini pihaknya tidak mendapat hambatan dalam menangani kasus tersebut. “Kita tidak pernah merasa diintervensi. Kasusnya berjalan cukup cepat, tidak ada hambatan,” pungkasnya.
Terkait kasus DBH PBB tersebut, penyidik  Subdit III/Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumut sudah melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Labura, Khairuddin Syah Sitorus dan Bupati Labusel, Wildan Aswan Tanjung.
Seperti diketahui, Bupati Labura Khairuddin Syah Sitorus telah menjalani pemeriksaan di Poldasu sebagai saksi, pada Jumat (26/4/2019). Dia diduga terlibat penyelewengan DBH PBB tahun 2013 di Kabupaten Labura senilai Rp3 miliar.
Sedangkan Bupati Labusel, Wildan Aswan Tanjung menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Poldasu pada Senin (29/4/2019). Dia diduga terlibat penyelewengan DBH PBB tahun 2013 hingga 2015 di Kabupaten Labusel sebesar Rp 1,9 miliar. (amri/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *