Poldasu Tegaskan | Pengambilan Paksa Jenazah PDP Ada Sanksi Pidananya

MEDAN (bareskrim.com) | Terkait pengambilan secara paksa oleh keluarga jenazah pasien dalam pengawasan (PDP) yang terjadi di Rumah Sakit Umum dr Pirngadi Medan dan Rumah Sakit Umum Madani, Polda Sumut menegaskan akan melakukan penyelidikan lebih lanjut.
“Kasusnya akan kita selidiki,” tegas Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Tatan Dirsan Atmaja, Senin (6/7/2020).
Menurut Tatan, dalam kasus pengambilan paksa jenazah pasien dalam pengawasan tersebut ada sanksi pidananya sesuai pasal 212, 214 dan 216 KUHPidana tentang melawan petugas atau pejabat yang diberi wewenang (dalam hal ini petugas pihak Rumah Sakit), KUHP pasal 335 ayat 1, dan Undang Undang Karantina No. 6 tahum 2018.
Sedangkan pada Undang-Undang Karantina, jelasnya, ancamannya adalah 1 tahun kurungan penjara atau denda Rp100 juta.
Disinggung soal apakah sudah ada laporan polisi terkait kasus ini, Tatan mengaku belum memperolehnya. Pihak kepolisian masih menunggu laporan resmi dari pihak rumah sakit.
“Kita masih menunggu LP dari pihak rumah sakit. Tapi begitu pun, nanti tetap akan kita siapkan LP model A,” jelasnya.
Untuk itu, Tatan mengimbau kepada masyarakat agar terus dapat menaati protokol kesehatan, termasuk tentang pemulasaran jenazah baik pasien dalam pengawasan maupun positif Covid-19.
“Taati protokol kesehatan yang sudah ditetapkan karena ada sanksinya,” pungkasnya.(amri/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *