Korban Penipuan Cek Bodong Desak JPU Lakukan Upaya Kasasi

MEDAN (bareskrim.com) | Majelis Hakim yang menangani perkara banding terkait penipuan cek bodong dengan nomor perkara 1061/Pid/2020/PT MDN tanggal 26 Agustus 2020, membebaskan terdakwa Ir Mandalasah Turnip dari jeratan hukuman pidana dengan alasan perbuatan terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut merupakan perbuatan perdata.



Selain itu dalam amar putusannya, Majelis Hakim menyatakan, terdakwa Ir Mandalasah Turnip lepas dari segala tuntutan hukum (ontslag van rechts-vervolging).

Melihat putusan tersebut korban Juli Ricard Mangasa P Simbolon meminta JPU (Jaksa Penuntut Umum) untuk segera melakukan upaya hukum selanjutnya dengan langkah kasasi.

“Yang saya baca pada putusan tersebut tertulis menimbang bahwa oleh karena peristiwa hukum yang terjadi antara terdakwa Ir Mandalasah Turnip dengan Juli Ricard Simbolon adalah merupakan peristiwa hukum perdata maka Majelis Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding tidak mempertimbangkan lagi unsur-unsur selebihnya dalam perkara ini,” sebut Juli mengutip isi putusan Pengadilan Tinggi Medan.

Namun, kata Juli, fakta perkara penipuan cek ini sebelumnya telah diajukan Praperadilan oleh pemohon Ir Mandalasah Turnip dengan nomor perkara 104/Pid.Pra/2019/PN Mdn, dan telah diputus pada 17 Desember 2019 dengan amar putusan menolak permohonan Pemohon dan menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar “nihil”.

Diterangkannya, adapun sebagian isi putusan praperadilan tersebut, yaitu menimbang bahwa ahli pemohon menyatakan dipersidangan bahwa jika seorang ahli waris menyatakan ada uang milik orangtuanya terpakai dalam proyek yang dikerjakan orangtuanya dengan orang lain, maka yang menjadi korban adalah orangtuanya bukan ahli warisnya.

Dan ahli waris tersebut dapat menuntut uang milik orangtuanya tersebut secara keperdataan bukan pidana; menimbang bahwa ahli juga menyatakan bahwa jika ahli waris menagih uang tersebut diberikan cek yang tidak sesuai dengan spesimen yang memberikan cek tersebut dan tidak ada tindakan untuk memperbaikinya, maka sudah ada niat jahat dari yang memberikan cek tersebut;

Menimbang bahwa dari keterangan ahli tersebut bahwa hakim berpendapat bahwa perbuatan yang berawal dari perdata dapat menimbulkan perbuatan pidana, dimana ketika Juli Ricard Mangasa P Simbolon selaku ahli waris dari Hamonangan Simbolon menagih piutang Bapaknya kepada pemohon (Ir Mandalasah Turnip), pemohon memberikan cek yang tidak sesuai dengan spesimen, sehingga ditolak (tidak bisa dicairkan);

Menimbang bahwa dengan diberikannya cek yang tidak sesuai dengan spesimen tersebut, maka sudah timbul perbuatan pidana yang dilakukan Pemohon kepada Juli Ricard Mangasa Simbolon;

Menimbang, bahwa dengan demikian Juli Ricard Mangasa P Simbolon dapat melaporkan atas perbuatan Pemohon tersebut;

“Saya selaku korban menjadi bingung dengan situasi penegakan hukum di Negara Republik Indonesia ini, sebagai orang yang awam hukum yang saya tau dimana ada suatu kesepakatan antara saya berserta keluarga dengan terdakwa Mandalasah Turnip, dan Mandalasah Turnip berjanji untuk mengembalikan modal almarhum Hamonangan Simbolon ayah saya,” bebernya.

Ia menambahkan, namun Mandalasah Turnip menawarkan untuk mengembalikan modal tersebut dengan cara pembayaran melalui cek kontan senilai satu miliar rupiah dan sampai detik ini uang tersebut yang dijanjikan terdakwa tak kunjung saya terima dan tak bisa saya dipergunakan karena faktanya cek yang diberikan terdakwa kepada saya pada tanggal 7 Januari 2019 adalah cek abal-abal alias bodong.

“Cek kontan tersebut ternyata cek milik orang lain, namun seolah-olah benar milik Mandalasah Turnip karena ditandatangani oleh Mandalasah Turnip yang merupakan Direktur PT Lintong Bangun Makmur dan dicap stempel PT Lintong Bangun Makmur, ya sudah jelas sampai 1000 tahun lamanya pun cek tersebut tidak akan bisa dicairkan,” ucapnya.

Perkara ini awalnya disidangkan di Pengadilan Negeri Medan Kelas 1A Khusus dengan nomor register perkara 3361/Pid.B/2019/Pn Medan dan telah diputus pada 18 Maret 2020 dengan amar putusan menyatakan terdakwa Ir Mandalasah Turnip terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mandalasah turnip dengan pidana penajara selama 2 tahun.

Surati Kejati Sumut

Korban telah melayangkan surat ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, agar Jaksa Penuntut Umum yang menangani kasus tersebut yaitu Sdri Sri Lastuti dan Sdr Dwi Meily Nova supaya segera mengambil sikap mengambil upaya hukum kasasi sebelum rentang waktu yang diatur dalam Undang-undang habis, terang Juli kepada wartawan.

“Saya menyurati JPU agar tidak lupa mendaftarkan kasasi, sementara waktu yang disediakan terbatas. Saya akan terus pantau kasus ini selaku korban tidak bisa diam saja melihat kenyataan pahit seperti ini, dimana kasus ini saya laporkan ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada Januari 2019 sampai sekarang sudah satu tahun delapan bulan terdakwa belum mendapatkan ganjaran atas perbuatannya,” ungkapnya. (rel/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *