Satreskrim Polrestabes Medan Tetapkan Mantan Manajer Keuangan dan BPM Kantor PosMedan Tersangka Dugaan Korupsi

MEDAN (bareskrim.com) | Petugas Satreskrim Polrestabes Medan menetapkan mantan Manajer Keuangan dan BPM Kantor PosMedan, MMN (50), sebagai tersangka dugaan korupsi meterai dengan indikasi kerugian negara Rp 2 miliar.

Dalam paparannya, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Riko Sunarko didampingi Kasat Reskrim Kompol Martuasah H.Tobing SIK MH mengatakan MMN diduga tidak melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

“Telah terjadi tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan benda meterai Rp 6.000 di Kantor Pos Medan-20000. Tersangkanya yakni MMN (50), mantan Manajer Keuangan dan BPM Kantor Pos Medan,” kata Kapolrestabes Medan, Kamis (3/9/2020).

Kapolrestabes, menjelaskan kasus ini berawal pada Mei 2018 saat pihak Satuan Pengawasan Regional 1 melaksanakan pemeriksaan di Kantor Pos Medan. Hasil pemeriksaan, terdapat dugaan kekurangan meterai Rp 6.000 sebanyak 349 ribu keping senilai lebih dari Rp 2 miliar.

“Pelaku yang menyalahgunakan meterai tersebut, yaitu SHS selaku staf bagian keuangan, dan SHS telah mengakui meterai tersebut telah digunakan untuk kepentingan pribadi,” jelasnya.

Berdasarkan laporan hasil penghitungan kerugian negara dari BPKP Provinsi Sumut, ada dugaan kerugian negara sebesar Rp 2.094.000.000. SHS kemudian ditetapkan sebagai tersangka lebih dulu.

“SHS sudah divonis penjara 5 tahun sesuai dengan hasil putusan Pengadilan Tipikor Medan pada tanggal 25 Juli 2019,” ujarnya.

Salah satu bunyi amar putusannya ialah terkait peran menajernya. Manajer Keuangan dan BPM diduga tidak melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya.

“Dari amar putusan tersebut, Saudari SHS, selain diputus 5 tahun penjara, kemudian kita diperintahkan untuk menindaklanjuti terhadap Saudara MMN. Dan penyidikan ini sudah selesai, sudah P21. Kemudian dengan barang bukti uang yang telah diserahkan oleh Saudara MMN dan emas 25 gram yang sudah diserahkan oleh Saudara SHS tadi,” ucapnya.

MMN dijerat Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi serta Pasal 55 ayat (1) KUHP. (nico/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *