HeadlineIndeksRegulasi

Tim LHKPN Mabes Polri Kunjungi Polda Sumut

MEDAN (bareskrim.com) | Kapolda Sumut, Irjen Martuani Sormin membuka kegiatan evaluasi penyampaian LHKPN Tahun 2019 dan LHKASN serta Sosialisasi Peraturan KPK RI Nomor 2 Tahun 2020 di Lingkungan Polda Sumut, Rabu (23/9/2020) bertempat di Aula Tribrata Mapolda Sumut.

Turut hadir tim LHKPN Polri yang dipimpin Kombes Drs Agus Rohmat,SIK,SH,M.Hum beserta tim untuk melaksanakan evaluasi dan sosialisasi pengisian Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di lingkungan Polda Sumut.

Kapolda dalam sambutannya mengapresiasi kegiatan ini, dimana evaluasi LHKPN sebagai upaya dalam meningkatkan capaian tingkat kepatuhan para wajib lapor dalam menyampaikan laporan harta kekayaannya sebagai pejabat negara.

Evaluasi LHKPN adalah tuntutan reformasi untuk menciptakan pemerintah yang bersih dan bebas dari KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme). Semua yang diterima dan dimiliki pejabat negara harus dipertanggungjawabkan dan dilaporkan sebagai bentuk transparansi.

“Di dalam Perkap No 8 Tahun 2007 anggota Polri maupun ASN Polri wajib melaporkan kekayaan termasuk penghasilan yang diterima dimana dilingkungan Polri lini sektor LHKPN adalah Irwasum Polri,”  jelasnya.

Kapolda juga mengucapkan terimakasih kepada personel Polri dan ASN yang telah melaporkan LHKPN-nya sehingga presentase tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN Polda Sumut tahun 2020 telah mencapai 100 persen.

“Selaku pimpinan di Polda Sumut, saya sangat mengapresiasi personel yang sudah melaporkan LHKPN-nya dan bagi yang belum agar segera dilaporkan karena ini untuk kepentingan bersama dan menilai sejauh mana kepatuhan kita terhadap peraturan perundang-undangan,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Suuga mengingatkan seluruh peserta yang hadir untuk selalu menerapkan protokol kesehatan karena hingga hari ini di Sumut yang terkonfirmasi Covid-19 sebanyak 9.500 orang dan yang meninggal 406 orang.

Jika masih banyak masyarakat yang melanggar dan penyebaran Covid-19 semakin meningkat, dikhawatirkan akhir Desember fasilitas kesehatan di Sumut tidak akan mampu menangani dan mengobati para pasian yang tentunya menimbulkan krisis baru selain krisis kesehatan.

“Agar para Kasatwil tetap melaksanakan kegiatan Ops Yustisi bekerja sama dengan stake holder terkait untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi penerapan protokol kesehatan guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19,” katanya. (rel/B/amri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button