Kasus DBH PBB | Direktur Reskrimsus: “Kita Sedang Mantapkan Penyidikan Bupati Labura dan Labusel”

MEDAN (bareskrim.com) | Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumut mengakui, bahwasanya saat ini sedang mengintensifkan proses penyidikan kasus dugaan korupsi Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang melibatkan kepala daerah.

“Kita sedang memantapkan proses penyidikan untuk kepala daerah atau Bupati Labura dan Labusel,” ungkap Direktur Reskrimsus Polda Sumut, Kombes Rony Samtana kepada awak media, Jumat (16/10/2020).

Rony Samtana menegaskan, kasus dugaan korupsi DBH PBB Kabupaten Labuhanbatu Utara (Labura) dan Labuhanbatu Selatan (Labusel) sudah tahap penyidikan. Selain itu, pihaknya juga sudah menetapkan sejumlah tersangka.

“Penanganan kasusnya masih berjalan. Kita sedang memantapkan proses penyidikan untuk status tersangka,” jelasnya.

Sebelumnya, Polda Sumut telah menetapkan 5 orang tersangka kasus dugaan korupsi DBH PBB Kabupaten Labura dan Labusel. Kelimanya adalah MH, Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Labusel dan SL, Kabid Pendapatan tahun 2016.

Sedangkan untuk Kabupaten Labura, masing-masing AFL, Kepala DPKD Labura tahun 2013, FID Kepala DPKD tahun 2014, dan AP Kabid Pendapatan tahun 2013, 2014, dan 2015.

Rony Samtana mengatakan, pihaknya telah mendapatkan data atas kerugian negara yang disebabkan penyelewengan DBH PBB Labura dan Labusel sehingga dilakukan penetapan tersangka.

“Sudah kita temukan kerugian negara karena kasus itu. Doakan saja semoga kasus ini cepat selesai,” pungkasnya.

Sementara itu, disinggung apakah kasus ini dapat mengarah ke Bupati Labura dan Labusel, Rony Samtana tidak menampiknya. Dia menegaskan, secara proporsional pihaknya akan melakukan pemeriksaan dan pengumpulan barang bukti lanjut terlebih dahulu.

“Jadi tergantung dari perkembangan hasil penyelidikan,” ucapnya.(amri/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *