Aniaya Mantan Kades | Ketua Gapoktan Naga Jaya Resmi Ditahan

MEDAN (bareskrim.com) | Pelaku penganiayaan terhadap mantan Kepala Desa Naga Kisar telah ditahan oleh aparat penegak hukum berdasarkan LP/33/VI/2020/SU/RES SERGAI/SEK CERMIN.

Bahwa kedua pelaku yang diketahui bernama Suondo Bambang Harianto alias Bambang dan Budi Sudiantoro alias Unyil alias Koko, menjadi tahanan titipan Kejari Sei Rampah ke Polres Serdangbedagai (Sergai). Sementara satu orangnya menjadi DPO (Daftar Pencarian Orang) oleh pihak kepolisian.

“Benar, dua tersangka penganiaya mantan Kepala Desa Naga Kisar Suprat telah ditahan oleh Kejaksaan setelah berkas penyidikan dari Polres Sergai lengkap (P21) dan telah penyerahan tersangka dan barang bukti (P22),” kata Surya Adinata SH MKn selaku kuasa hukum mantan kades kepada awak media saat dikonfirmasi, Jumat, 13 November 2020.

Menurut mantan Direktur LBH Medan ini, pihaknya telah menerima surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan dari Polres Sergai bernomor B/33/XI/2020/Reskrim tertanggal 12 November 2020 yang ditandatangani Kasat Reskrim Polres Sergai, AKP Pandu Winata.

“Kami berterimakasih pada aparat penegak hukum yang masih menjunjung tinggi tegaknya keadilan. Dengan ditangkapnya pelaku penganiayaan korban membuktikan hukum masih ada di negara kita,” ungkap Surya.

BACA JUGA

Kapolda Paparkan Situasi Kamtibmas di Sumut

Seperti diketahui, mantan Kepala Desa Naga Kisar yang menjadi korban penganiayaan oleh sekelompok massa yang mengatasnamakan Gapoktan Naga Jaya, pada 1 Juni 2020.

Pada saat kejadian korban bersama rekannya didatangi oleh sekitar 60 orang yang mengaku dari Gapoktan Naga Jaya. Terjadi adu agrumen hingga pemukulan serta penganiayaan terhadap mantan kades yang dilakukan kelompok masa Gapoktan Naga Jaya. Salah satu pelakunya diketahui Ketua Gapoktan Naga Jaya, Suondo Bambang Harianto.

Kasus kekerasan penganiayaan yang dialami korban terjadi lima bulan yang lalu sudah dilaporkan ke Polsek Pantai Cermin pada 1 Juni 2020 dengan nomor STPL/33/VI/2020/SB.Cermin.


Konflik Lahan

Sebagaimana diketahui konflik lahan yang terjadi di Desa Naga Kisar Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Sergai mencuat ke publik sejak hadirnya Gapoktan Naga Jaya dengan mengantongi IUPHKM dari Dirjend Perhutanan Sosial LHK di atas lahan yang telah puluhan tahun diusahai masyarakat untuk persawahan dan kolam.

Konflik telah menimbulkan berbagai gangguan terhadap masyarakat petani setempat hingga berakhir dengan banyak perbuatan pidana.

Kasus terkait dengan penganiayaan secara bersama-sama ini bukan satu-satunya tindak pidana yang dilakukan Gapoktan Naga Jaya. Masih ada beberapa kasus hukum tindak pidana yang masih berproses baik ditingkat Polsek, Polres dan Polda.

BACA JUGA

Polsek Medan Helvetia Tangkap Pelaku Penganiayaan Dengan Membakar

Memperhatikan banyak persoalan dan pelanggaran hukum yang ditimbulkan Gapoktan Naga Jaya dengan terbitnya IUPHKM di atas areal lahan yang tidak clean and clear, untuk mencegah terjadi konflik yang berkelanjutan, seharusnya Kementerian LHK sebagai institusi yang mengeluarkan IUPHKM harus berjiwa besar melakukan koreksi atas terbitnya IUPHKM yang keliru dan memiliki potensi konflik sosial yang tinggi.

Dengan banyaknya pemberitaan terhadap persoalan ini baik di media lokal maupun media nasional, seharusnya pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian LHK harus lebih peka terhadap kondisi konflik yang terjadi, terlebih-lebih akhir ini telah terjadi pertumpahan darah di areal persawahan para petani.

Dan tentunya jangan sampai timbul korban jiwa secara sia-sia sebagai akibat dari tidak melihat fakta kondisi sebenarnya dalam penerbitan IUPHKM kepada Gapoktan Naga Jaya.

“Penerbitan IUPHKM secara tanpa mempertimbangkan hak keperdataan yang jauh sebelumnya telah ada, tidak memberikan kepastian hukum sebagaimana yang selalu dijanjikan pemerintah. Dan penyerobotan terhadap areal persawahan para petani secara anarkis oleh Gapoktan Naga Jaya dengan alasan untuk ditanami mangrove dari dana APBN adalah perlu dipertanyakan,” ujar Koordinator Lapangan, Jeremia Sembiring.

Seharusnya mangrove ditanam di bibir pantai untuk mencegah abrasi dan bukan di dalam areal persawahan dan kolam para petani yang justru akan mengganggu program ketahanan pangan dari pemerintah.

BACA JUGA

Demi Proyek Kota Deli Megapolitan | Pesiunan PTPN 2 Diintimidasi Kosongkan Rumah

“Pemerintah saat ini lagi giat-giatnya membangun Food Estate (ketahanan pangan). Tapi yang terjadi di Desa Naga Kisar yang dikenal sebagai lumbung beras untuk Kabupaten Serdang Bedagei justru sawah dan kolam yang menjadi mata pencaharian masyarakat setempat akan dihilangkan,” ucap Jeremia.

Sungguh ironis apa yang dialami para petani di Desa Naga Kisar dengan terbitnya IUPHKM yang dinilai hanya sebagai kedok untuk merampas areal persawahan dan kolam petani.

Hal ini terbukti dengan beberapa kali upaya Gapoktan Naga Jaya yang berusaha menguasai sawah yang sudah dipersiapkan para petani untuk ditanami pada musim tanam.

Tetapi anggota Gapoktan Naga Jaya, lanjut Jeremia, dengan seenak hatinya datang membawa bibit mangrove dan langsung menanami persawahan yang dikerjakan oleh para petani. Begitu juga dengan kolam petani dilakukan dengan gaya yang sama.

Mirisnya tindakan Gapoktan untuk menguasai persawahan dan kolam para petani adalah dengan mendatangkan oknum-oknum pejabat untuk melakukan penanaman di atas areal persawahan dan kolam para petani. (ucup/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *