Pensiunan PTPN 2 Ngadu ke Dewan Minta Perlindungan Hukum

DELISERDANG (bareskrim.com) | Merasa diintimidasi, para pensiunan PTPN 2 mengadukan nasibnya kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Deliserdang, terkait pengosongan rumahnya akibat adanya pembangunan mega proyek Kota Deli Megapolitan.

Intimidasi itu terus diduga dilakukan oleh PTPN 2 dengan ‘mengirimkan’ petugas mengatasnamakan PTPN 2, Senin 22 Desember 2020, umtuk melakukan pemeriksaan setiap rumah pensiunan di Kebun Helvetia Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deliserdang.

Atas keresahan tersebut, sebanyak 11 pensiunan mengadukan nasibnya kepada anggota dewan demi meminta perlindungan hukum kepada pihak berwenang.

“Gimana tidak resah, pihak PTPN 2 dengan berbagai caranya membuat para pensiunan ketakutan, agar meninggalkan rumah. Oleh karenanya, kami minta perlindungan hukum kepada pihak yang berwenang di negeri ini,” jelas Masidi yang sudah 6 tahun lalu pensiun dari PTPN 2.

Bahkan, Masidi mengungkapkan, dirinya akan tetap mempertahankan lahan dan rumahnya, sebab dari 11 karyawan pensiunan memilih opsi untuk tidak mengambil uang Satunan Hari Tua (SHT) sebelum ada kesepakatan sebagaimana yang ditentukan dalam kesepakatan kerja bersama dan berlaku di perusahaan PTPN 2.

BACA JUGA

Demi Proyek Kota Deli Megapolitan | Pesiunan PTPN 2 Diintimidasi Kosongkan Rumah

Sementara itu, Anggota DPRD Tingkat II Deliserdang, Zul Amri ST akan melakukan upaya perlindungan hukum, atas petugas PTPN 2 yang tidak menghormati hak dan penguasaan atas rumah yang ditempati para pensiunan yang sudah mengabdi puluhan tahun kepada PTPN 2.

“Tentunya kita akan melakukan perlindungan hukum dan meminta pemerintahan Provinsi Sumatera Utara terkhusus Pemkab Deliserdang, agar sungguh-sungguh melakukan penyelesaian permasalahan pertanahan,” jelas Amri yang merupakan dari Fraksi Golkar DPRD Tingkat II Deliserdang.

Bahkan, Amri juga mengungkapkan bahwa berdasarkan Rapat Kabinet Terbatas serta surat Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional SK 06.01/431-800/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020 dan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tentang Tim Investaris dan Identifikasi Penanganan Permasalahan tanah Eks Hak Guna Usaha bisa termasuk objek yang terinvenstarisasi dan terindentifikasi.

“Para pensiun ini termasuk golongan tidak mampu, maka sesuai dengan Surat Direktorat dan SK Gubernur, mereka bisa memiliki hak tanah secara gratis,” jelas Amri lagi.

BACA JUGA

Kapoldasu : Pilkada di Nias Berjalan Aman dan Kondusif

Amri meminta, pelaksanaan pembangunan proyek Kota Deli Megapolitan untuk dihentikan dan jangan memaksakan kehendak, sebab ada oknum tertentu yang akan memanfaatkan situasi ini.

“Kami minta dihentikan pelaksanaan pembangunan proyek Kota Deli Megapolitan, sebab permasalahan para pensiun belum ada penyelesaian,” jelas Amri.

Sebelumnya, belasan karyawan pensiunan melayangkan surat kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Ir Joko Widodo dengan meminta perlindungan hukum atas atas permasalahan perintah pengososngan rumah oleh PTPN 2 dengan tembusan ke Ketua DPR RI di Jakarta, Menteri Sekretariat Negara RI di Jakarta, Menteri Dalam Negeri di Jakarta, Menteri Agaria Tata Ruang Kepala BPN RI di Jakarta.

Selanjutnya, juga ke Ketua KOMNAS HAM di Jakarta, Ketua KPK di Jakarta, Gubernur Sumatera Utara di Medan, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara di Medan, Kepala Kanwil ATR BPN Sumatera Utara di Medan, Kepala Tim Inventarisasi dan Indentifikasi Penanganan Permasalahan Tanah Eks HGU PTPN II di Medan, Lembaga Bantuan Hukum Medan di Medan, Bupati Kabupaten Deli Serdang di Lubuk Pakam, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deliserdang di Lubuk Pakam. (rel/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *