HeadlineIndeksPolitik

Dewan: Kepala Desa Hingga PTPN II akan Dipanggil

DELISERDANG (bareskrim.com) | Sejumlah pensiunan PTPN II kembali lagi melakukan unjukrasa di Kantor DPRD Kabupaten Delisersang, Senin, 8 Maret 2021. Mereka ingin langsung berjumpa dengan wakil rakyat untuk menyampaikan aspirasi terkait penyelesaian permasalahan pengkosongan perumahan pensiunan PTPN II yang sudah ditempati selama puluhan tahun.

 


“Yang terhormat Bapak Anggota Dewan, mohon perlindungannya bahwa rumah kami akan digusur, bahkan kami hanya mendapatkan tali asih sebesar 26 juta rupiah,” jelas Masidi dalam orasinya di depan pintu masuk.

 



Bahkan, Masidi menjelaskan dalam orasinya, sejak puluhan tahun sudah menempati rumah, tapi belakangan ini mendapat intimidasi yang diduga dari pihak PTPN II.

Maka pensiunan meminta kepada Anggota Dewan, agar PTPN II tidak menganggu keamanan dan kenyamanan pensiunan hingga tidak ada tindakan pengosongan.

BACA JUGA

Pensiunan PTPN 2 Ngadu ke Dewan Minta Perlindungan Hukum

“Pak Dewan sebagai wakil rakyat, tolonglah kami para pensiunan dan para janda ini, yang membutuhkan pertolongan,” sebut Masidi.

Setelah beberapa menit berorasi, pihak staf DPRD Deliserdang mempersilakan masuk perwakilan pensiunan dan pihak LBH Medan sebagai kuasa hukum pensiunan PTPN II, di ruangan Rapat Komisi A.

 



Ketua Komisi I, Ketua Komisi I, Imran Obos SE, Wakil Ketua, Rahmadsyah SH dan Anggota, M Adami Sulaiman yang menerima perwakilan dalam sikapnya, akan memanggil pihak terkait (PTPN II) hingga Kepala Desa setempat untuk meminta perjelas dalam permasalahan ini.

“Tentunya kami akan melakukan pemanggilan kepada pihak terkait, hingga Kepala Desa, agar permasalahan ini ada titik terang,” sebut Ketua Komisi I, Imran Obos SE.

Sementara dalam bersamaan juga Komisi I yang sedang melakukan Rapat Paripurna di ruang rapat terjadi kericuhan atas sesama Anggota Komisi I, bahwa salah seorang anggota dewan bernama Mikail Purba yang biasa disapa Ucok dari Partai Golkar meminta ikut dalam rapat dengan pensiunan, namun tidak diperbolehkan oleh sesama rekannya dari Komisi I.

BACA JUGA

Pensiunan PTPN 2 Cari ‘Suaka’ ke LBH Medan

 

Selanjutnya, juga LBH Medan yang mendampingi para pensiunan melalui Kepala Divisi Sumber Daya Alam LBH Medan, Muhammad Alinafiah Matondang SH MHum mengungkapkan, kedatangan mereka meminta kejelasan dari DPRD Deliserdang khususnya Komisi I tentang Lahan PTPN II yang ditempati oleh klein Masidi, dkk.

“Bahwa perumahan pensiunan yang dihuni klien kami, merupakan termasuk Eks HGU PTPN II seluas 5.873 Ha. PTPN II tidak berhak dalam mengalihkan lahan ke pihak lain, karena ini sudah melawan hukum,” sebut Ali sapaan di LBH Medan.

Bahkan, Ali menjelaskan, sesuai SK Kepala BPN Nomor 42, 43 dan 44/HGU/BPN/2002, tanggal 29 Nopember 2002 dan Nomor 10/HGU/BPN/2004, tanggal 6 Februari 2004 seluas 5.873,06 Ha dikeluarkan dari HGU PTPN II berdasarkan risalah panitia B Plus disebabkan antara lain adanya perumahan pensiunan karyawan seluas 558,35 Ha maka secara yuridis telah jelas Eks HGU PTPN II dikuasai langsung oleh negara.

 



“Dengan demikian para pensiunan berhak untuk mendapatkan pendistribusian tanah tanah eks PTPN II ini dari negara yang diantaranya pada lokasi perumahan pensiunan Emplasmen Kebun Helvetia Dusun 1 Desa Helvetia, Labuhan Deli yang selama berpuluh tahun ditempati oleh Masidi dkk,” sebut Ali.

Bahkan, Ali juga menduga upaya pengalihan tanah yang dikuasai negara secara langsung ini (eks HGU PTPN II) dialihkan menjadi HGB Kota Deli Megapolitan, maka LBH meminta juga DPRD Deliserdang untuk meminta Bupati Delisersang membatalkan izin prinsip Kota Deli Magapolitan.

“Besar kemungkinan akan beralih menjadi Sertifikat Hak Milik yang kepemilikannya tidak lagi oleh para pensiunan atau kalangan masyarakat atau yang membutuhkan lainnya, namun hanya dimiliki oleh segelintir investor untuk menumpuk kekayaan. Kami berharap pada DPRD Deliserdang membatalkan izin prinsip Kota Megapolitan yang telah dikeluarkan Bupati,” ungkap Ali. (ucup/B)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button