Aceh TerkiniEkonomiHeadlineIndeks

BPN Agara: Urus Sertifikat Tanah Gratis

KUTACANE (bareskrim.com) | Melalui program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL), Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) menerbitkan sertifikat tanah tanpa dipungut biaya dan gratis.

 

Pengurusan sertifikat tanah prona atau yang disebut juga PTSL tidak dipungut biaya apapun bagi masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara (Agara). Sekitar 35 desa yang mendapat bantuan prona yang tersebar di tujuh kecamatan, seperti Kecamatan Lawe Sigala-gala, Bambel, Deleng Pekison, Lawe Bulan, Babul Makmur, Lauser dan Kecamatan Badar.


Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemohon, adalah dokumen kependudukan berupa Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

 


Pada tahun 2021 ini, Kabupaten Aceh Tenggara (Agara) mendapatkan 117040 bidang untuk sertifikat tanah bantuan dari pemerintah pusat.

Kepala Kantor Pertanahan Agara, Erpendi SH kepada awak bareskrim.com mengatakan, BPN sudah mulai melakukan pengukuran dan penyuluhan kepada masyarakat yang mendapat prona atau PTSL sertifikat gratis yang langsung didampingi oleh pihak Polres Agara dan Kejaksaan Negeri Kutacane.

BACA JUGA

Polda Sumut Pastikan Informasi Penerapan Tilang Elektronik di Medsos Hoax

“Adapun biaya yang tidak ditanggung dalam pembuatan prona sertifikat gratis adalah seperti menyiapi dokumen, surat menyurat dan materai. Kepala Desa boleh untuk mengutip biaya dari masyarakat seperti peraturan tiga menteri, tapi dengan syarat harus melakukan musyawarah di desa maksimal paling tinggi hanya Rp 250.000 ribu tidak boleh lebih dari itu,” sebut Kepala BPN Agara.

 


Kepala BPN Agara menegaskan, biaya-biaya tersebut bukan untuk BPN tapi dikelola oleh kepala desa sebagai uang operasional desa dalam pelaksanaan ini.

“Kalau ada kepala desa meminta lebih dari yang sudah ditentukan, sang oknum Kepala Desa harus tanggung jawab apa yang terjadi, karena saya disudah wanti-wanti kalau ada nanti masyarakat yang melapor ke pihak aparat hukum maka Kepala Desa harus tanggung jawab atas perbuatanya dan jangan pernah kepala desa membawa nama BPN dalam melakukan aksi bejatnya,” sebut Erfendi.(ijal/B)

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button