HeadlineIndeksRegulasi

Barapaksi Pertanyakan Regulasi ‘Bagi-bagi’ Duit ke Pegawai RS Haji Medan

MEDAN (bareskrim.com) | Pembagian insentif yang diterima pegawai dan managemen RS Haji Medan mendapat sorotan. Sumber dana dan regulasi pembagiannya masih simpang siur di tengah publik.

Sebab pada 23 Juli 2021, mendadak beredar informasi via What’s App di internal RS Haji Medan terkait ‘Sosialisasi Tim Covid Perihal Insentif Dan Jasa Medis’.

Keluarnya informasi tersebut setelah pemberitaan berjudul RS Haji Medan ‘Bagi-bagi’ Duit ke Pegawai? | Ini Penjelasan Managemen pada 22 Juli 2021. Selain itu, informasi tersebut menyikapi adanya beberapa pertanyaan dan informasi yang menimbulkan asumsi di antara tenaga kesehatan dan non tenaga kesehatan di RSU Haji Medan.

Adapun isi pesan elektronik yang beredar diterima sejumlah pegawai RS Haji Medan:

“Sosialisasi Tim Covid tgl 23 juli 2021 perihal insentif dan jasa medis
Menyikapi adanya beberapa pertanyaan dan informasi yang menimbulkan asumsi di antara tenaga kesehatan dan non tenaga kesehatan di RSU Haji Medan maka kami perlu mensosialisasikan kembali hal2 sebagai berikut:
1. Insentif
Pembayaran insentif mengacu pada KMK 4239 tahun 2021 tentang pemberian insentif dan santunan kesehatan bagi tenaga kesehatan yang menangani covid-19 tanggal 26 Maret 2021 yang sampai berita ini di RSU Haji Medan April 2021 sebagai berikut:
a. Insentif hanya ditujukan untuk tenaga kesehatan
b. Besaran Insentif dihitung berdasarkan rumusan yg ada di KMK halaman 20 dan 27
c. Perhitungan kebutuhan usulan tenaga kesehatan berdasarkan rasio pasien yang hanya terkonfirmasi saja halaman 23
d. Pengajuan hari penugasan bekerja sesuai dgn surat tugas/jadwal dan absensi.
e. Masih banyak ditemukan di Cppt ataupun rekapan absensi catatan kunjungan dokter yang tidak ada atau belum tertanda tangani sehingga menjadi perhatian buat kita semuanya
2. Jasa medis
a. Jasa medis akan diberikan apabila pasien yg dirawat atau diberikan pelayanan kesehatan yang telah memenuhi kriteria status sesuai oleh verifikasi BPJS/KEMENKES sdgkn utk status dispute/pending belum termasuk dalam perhitungan jasa medis sampai status berubah menjadi sesuai
b. Besaran jasa medis diatur oleh manajemen RSU Haji Medan
Demikian sosialisasi ini kami sampaikan. Terima kasih.



Sumber Dana Insentif Dipertanyakan

Sumber dana insentif yang dibagikan managemen RS Haji Medan kepada para pegawai dipertanyakan Direktur Barapaksi (Barisan Rakyat Pemerhati Korupsi), Otti Batubara.

“Dari kabar berita yang kita terima, sumber dana insentif yang dibagikan kepada pegawai RS Haji Medan oleh managemen masih simpang siur. Antara dana insentif yang bersumber dari pengklaiman BPJS atau dana Covid-19,” beber Otti, panggilan akrabnya, Senin, 26 Juli 2021.

Jika sumber dana itu berasal dari klaiman BPJS, maka regulasi pembayaran insentif itu harus mengacu pada RKA SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran Satu Kerja Perangkat Daerah) RS Haji Medan. Bisa juga mengacu pada regulasi BLUD.

Lain halnya sumber dana Covid-19, tambah Otti, memiliki regulasi tersendiri berdasarkan KMK 4239 tahun 2021 tentang pemberian insentif dan santunan kesehatan bagi tenaga kesehatan yang menangani Covid-19.

“Mana yang jelas sumber dana pembagian insentif pegawai RS Haji Medan, klaiman BPJS atau dana Covid kah? Ini perlu diperjelas dan dipertanyakan. Barapaksi akan mengkonfirmasinya kepada managemen RS Haji Medan,” beber Otti.

KMK 4239 Tahun 2021

Seperti dikutip melalui laman kemenkes.go.id disebutkan Kementerian Kesehatan telah menerbitkan aturan baru soal insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID-19. Aturan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani COVID-19.

Ada beberapa pembaruan aturan dalam KMK tersebut, yakni insentif ini akan dikirim langsung ke rekening tenaga kesehatan. Prosesnya bagaimana rekening tenaga kesehatan ini harus diinformasikan kepada badan PPSDM agar bisa dibayarkan langsung.

Upaya ini dinilai akan menghindari beberapa hal yang dikhawatirkan terjadi, antara lain yang pertama adalah mengenai adanya sorotan kemungkinan terjadinya pungutan atau pemotongan. Kemudian bisa dimonitor apabila terjadi keterlambatan karena akan bisa diketahui langsung penyebab keterlambatan tersebut.

Yang kedua adalah karena penerima insentif adalah para tenaga kesehatan yang bekerja maka usulan penerima insentif harus berasal dari fasilitas kesehatan. Kemudian perubahan yang lainnya adalah ada pada proses menjaga akuntabilitas dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan.

Hal ini tidak bisa disamakan kepada setiap individu tenaga kesehatan. Semakin tinggi risiko paparan terhadap penyebaran COVID-19 maka akan mendapatkan insentif secara lebih optimal sehingga ada perbedaan para tenaga kesehatan yang bekerja pada zona-zona tertentu.

”Perbaikan dari regulasi ini jika dibandingkan pada tahun 2020 di antaranya mengenai kriteria fasilitas pelayanan kesehatan dan kriteria tenaga kesehatan. Maka prioritas ini difokuskan kepada yang menangani COVID-19,” tutur Plt Kepala Badan PPSDM Kesehatan dr. Kirana Pritasari. (ucup/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button