HeadlineIndeksKriminalitas

Kuasa Hukum Mohon Majelis Hakim Pertimbangkan Tuntutan JPU pada Terdakwa Efni Efridah

Sidang Korupsi Dinas Pendidikan Tebingtinggi Senilai Rp 2,3 Miliar



MEDAN (bareskrim.com) | Sidang dugaan korupsi senilai Rp 2,3 miliar di Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Tebingtinggi yang digelar di PN Klas I A Khusus Medan memasuki agenda pledoi (nota pembelaan).



Dalam kasus dugaan korupsi itu melibatkan tiga terdakwa, yakni H Pardamean Siregar selaku Kepala Dinas dan juga sebagai Pengguna Anggaran (PA) serta merangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan buku panduan panduan di Dinas Pendidikan Tebingtinggi.

Dua lainnya adalah Masdalena Pohan selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Efni Efridah selaku Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar di Disdik Kota Tebingtinggi.

Dalam nota pembelaan (pledoi), tertanggal 22 Juli 2021, terdakwa Efni Efridah melalui penasehat hukumnya AKBP (P) Jahiras Manurung SH MHum berharap keadilan dari Majelis Hakim serta putusan yang seadil-adilnya bagi terdakwa Efni Efridah.

Kuasa hukum dalam surat pledoinya membeberkan bahwa alat bukti surat yang terungkap di persidangan sebagaimana yang diajukan JPU dalam perkara A quo ada 1518 (seribu limaratus delapan belas) item Surat.

Dari Alat bukti surat yang diperlihatkan JPU dipersidangan, tidak satupun item bukti surat yang dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk, bahwa terdakwa turut (ikut serta) melakukan tindak pidana (Menplegen) pada kegiatan Pengadaan Buku Panduan Pendidik SD dan SMP TA 2020 pada Dinas Pendidikan Kota Tebingtinggi.

Di surat pledoinya juga merincikan, bahwa Terdakwa tidak tahu besaran pagu anggaran untuk pengadaan buku panduan pendidik SD dan SMP pada Dinas Pendidikan kota Tebingtinggi Tahun Anggaran 2020; Terdakwa tidak tahu metode apa yang digunakan dalam pengadaan barang dan jasa terkait dengan Pekerjaan pengadaan buku panduan pendidik SD dan SMP pada Dinas Pendidikan kota Tebingtinggi Tahun Anggaran 2020;

Bahwa Terdakwa tidak tahu pekerjaan tersebut mulai dilaksanakan dan kapan pekerjaan tersebut selesai dilaksanakan; Bahwa tidak ada hubungan antara kepala bidang pembinaan pendidikan dasar dalam melakukan kegiatan pengadaan buku panduan pendidik SD dan SMP pada Dinas Pendidikan Kota Tebingtinggi TA 2020; dan Terdakwa tidak pernah memerintahkan orang lain untuk pengadaan buku panduan pendidik SD dan SMP pada Dinas Pendidikan Kota Tebingtinggi TA 2020;

“Terdakwa sebagai Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar di Dinas Pendidikan Kota Tebingtinggi tidak pernah dilibatkan dalam pengadaan buku panduan pendidik SD dan SMP pada Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi Tahun Anggaran 2020,” kutipan isi pledoi terdakwa.

Menanggapi Surat Tuntutan saudara JPU dalam perkara yang dihadapi oleh Terdakwa ini, kuasa hukum justru melihat saudara JPU banyak sekali menggelapkan Fakta yang sebelumnya telah terungkap secara terang benderang didalam persidangan ini.

Hal ini dilihat dalam analisa Yuridis yang disusun oleh JPU yang selain memanipulasi keterangan saksi-saksi maupun alat bukti yang ada dan juga hanya mengutip sebagian saja keterangan mereka (hanya mengutip bagian keterangan yang mendukung Surat Dakwaan) JPU, juga sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi yang meringankan yang telah diajukan Penasehat Hukum Terdakwa dalam perkara aquo.

Padahal dalam pembuktian hukum pidana berlaku sebuah prinsip atas azas universal yang menyatakan “dalam perkara pidana, bukti-bukti itu harus lebih terang daripada cahaya“.

Oleh karena itu, kami Penasehat Hukum Terdakwa sangat keberatan dengan surat tuntutan JPU yang memuat pengkaburan Fakta, artinya tidak memahami, atau pura-pura tidak faham pada hakikat suatu Peradilan Pidana, yaitu persidangan digelar untuk menemukan kebenaran matril.

Bersama ini kami (penasehat hukum) menguraikan secara jelas dan lengkap Analisa Fakta Persidangan dalam Perkara a quo bahwa tentang status hukum terdakwa Efni Efridah SPd .Pd, selaku Kabid Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Tebing Tinggi, tidak terlibat atau ditunjuk berdasarkan Surat Perintah dalam Pengadaan Buku Panduan Pendidik Tingkat SD dan SMP, tahun anggaran 2020 pada Dinas Pendidikan Kota Tebingtinggi. Hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan, dihadirkan JPU dalam persidangan.

Dari Keterangan Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang dihadirkan di persidangan pada 24 Juni 2021, Drs Edi Usman S.T.,M.T. AU (MP & TBG) menerangkan dalam kesimpulan bahwa dalam hal proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, mulai dari Persiapan Pengadaannya sampai dengan Serah Terima Pekerjaan, sudah ditentukan pelaku pengadaannya, sehingga masing-masing pihak tersebutlah yang bertanggung jawab, namun tanggung jawab mutlak ada pada PPK (Pejabat Pembuat Komitmen). Selain PPK yang bertanggung jawab dalam perkara ini seharusnya PA/KPA dan Penyediaan Barangnya.

Keterangan Ahli Pidana, DR. Mahmud Mulyadi,SH.,M.HUM dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara yang dihadirkan di persidangan pada 24 Juni 2021, menerangkan dalam kesimpulannya bahwa mereka yang turut (ikut) serta dalam suatu Tindak pidana (Mendeplegen) adalah harus ada kesadaran dari setiap peserta, dalam ikut serta, para peserta menyadari akan dilakukannya suatu tindak pidana, mereka sadar bahwa mereka bersama-sama akan melakukan tindak pidana.

Bahwa kerjasama dalam tindak pidana harus secara fisik, semua peserta dalam ikut serta harus bersama-sama secara fisik melakukan tindak pidana itu.

Menurut Hoge Raad dalam arrestnya telah meletakkan dua kriteria tentang adanya bentuk pembuat peserta ialah : Antara para peserta ada kerja sama yang diinsyafi; Para peserta telah sama-sama melaksanakan tindak pidana yang dimaksudkan.

Dengan demikian status terdakwa, yang melakukan atau turut serta melakukan atau menyuruh melakukan tindak pidana ‘Tidak Terbukti’.

“JPU tidak dapat membuktikan kapan, dimana dilakukan kerjasama, dengan siapa kerjasama, apa peran dari masing-masing peserta dalam melakukan tindak pidana dan pada tahapan mana kerja sama itu,” sebut Penasehat Hukum.

Dengan demikian, Barang Bukti yang diajukan JPU di persidangan dalam Pengadaan Barang dan Jasa, Pengadaan Buku Panduan Pendidik SD dan SMP Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Pendidikan Tebingtinggi dari nomor urut 1 sampai dengan nomor 1518, dinilai tidak satupun ada hubungannya dengan terdakwa Efni Efridah.

Selain itu, keterangan para saksi-saksi yang melibatkan terdakwa Efni Efridah S.Pd.M.Pd pada faktanya keterangan saksi yang berdiri sendiri (Testimoni de auditu) yang tidak didukung dengan alat bukti lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHAP.

Selain itu, saudara Pardamean Siregar dan rekan-rekan telah mengembalikan kerugian negara dengan total Pengembalian Hasil Pencairan Dana Pengadaan Buku Panduan Pendidik SD dan SMP TA 2020 pada Dinas Pendidikan Kota Tebingtinggi sebesar Rp 1.969.263.000.

Penasehat Hukum AKBP (P) Jahiras Manurung SH MHum menilai, tututan JPU dengan 8 tahun penjara, denda Rp. 200 juta, membayar uang pengganti kerugian negara Rp. 696.149.410 (bila tidak dibayar, diganti dengan hukuman penjara selama 4 tahun), tidak lah adil bagi terdakwa Efni Efridah.

“Tuntutan yang diberikan JPU sangat bombastis bagi terdakwa, di mana hukuman yang diinginkan oleh JPU, bisa-bisanya lebih tinggi dari tuntutan terhadap terdakwa Pardameaan Siregar selaku PA/KPA/PPK, yang bertanggung jawab mutlak terhadap kegiatan pengadaan buku panduan pendidik SD dan SMP TA 2020 pada Dinas Pendidikan Kota Tebingtinggi,” beber Penasehat Hukum kepada awak media, Selasa, 27 Juli 2021.

Kepada Majelis Hakim yang terhormat dan bijaksana, karena klien kami tidak terbukti, turut, ikut serta melakukan tidak pidana korupsi dalam pengadaan buku panduan pendidik SD dan SMP TA 2020 pada Dinas Pendidikan Tebingtinggi dimohon untuk membebaskan terdakwa Efni Efridah dari tuntutan hukum yang diinginkan JPU.

“Apabila Majelis Hakim yang terhormat dan bijaksana berpendapat lain dimohon, agar berkenan memberikan hukuman yang seringan-ringannya dan berkeadilan bagi terdakwa Efni Efridah,” harap kuasa hukum. (ucup/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button