IndeksMedan

‘Main Proyek’ dan ‘Takuti’ Camat | Personel Polres Madina Dipropamkan

MEDAN (bareskrim.com) | Institusi Polri kembali tercoreng dengan ulah oknum-oknumnya. Kali ini muncul dari Kabupaten Mandailing Natal (Madina).

Adalah Brigadir Benny Supriadi Harahap (BSH), yang diduga mencoreng nama
institusinya tersebut.
Personel Banit I Dalmas Satsabhara Polres Madina itu diduga
menyalahi tugas sebagai anggota Polri karena nyambi ‘main proyek`
dan ‘merusuhi’ masyarakat yang mendapat amanah untuk menjalankan
pembangunan di desa.

“Salah satu yang dirusuhi adalah klien kita Fitri Yanti,” ungkap Syahrul Ramadhan Sihotang, S.H dan Ahmad Fitrah Zauhari, S.H, kuasa
hukum Fitri, di Mapoldasu, Selasa (23/11/2021) sore.

Diterangkan Syahrul Sihotang, klien-nya merupakan Bendahara Badan
Kerjasama Antar-Desa (BKAD) Panyabungan Utara untuk pengerjaan
Pembangunan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) 2021
persisnya pembangunan jalan yang panjangnya lebih kurang 400
meter, dimana SK-nya dikeluarkan oleh Camat Panyabungan Utara setelah melakukan musyawarah antar-desa.

“Nah dari penetapan itu, BSH tidak terima karena bukan orang dia. Jadi dia mendatangi Camat dan meminta kalau pengurus yang sudah ditetapkan harus diganti dengan orang-orangnya. BSH menakut-nakuti Camat dengan mengatakan kalau dia orang dekat Bupati, jadi kalau Camat tidak mau, maka jabatannya bisa dicopot,” paparnya.

Lebih lanjut dikatakan pria pengamat kinerja Polisi tersebut, bukan hanya satu Camat saja yang diduga diganggu BSH, ada tujuh Camat lagi. Alhasil, dari delapan Camat yang diganggu, empat diantaranya BSH berhasil menakut-nakuti Camat dan mengganti pengurus BKAD yang sudah ditunjuk dan sesuai ketentuan.

“BSH menjual nama Bupati, Kapolres, sehingga oknum Camat yang takut, mengganti pengurus yang telah ditetapkan tanpa prosedur. Prosedurnya itu harus dilakukan Musyawarah Antara Desa (MAD) baik itu pengangkatan
maupun kalau diganti. Info yang kita dapat juga, yang bersangkutan diduga sudah sering ‘main proyek’ pemerintah di
Madina,” jelas Sihotang.

Disambung, Ahmad Fitrah Zauhari, S.H rekannya, dalam melakukan
aksinya, selain ‘menjual’ nama Bupati dan petinggi kepolisian, yang bersangkutan juga mengaku ditunjuknya daerah penerima PISEW di Madina karena bawaan/lobi-lobi dirinya dengan tingkat pusat.

“Padahal itu tidak benar. Di lapangan dia hanya menjual nama Bupati dan Kapolres. Bupati juga sudah kita konfirmasi apakah BSH
suruhannya, nyatanya tidak dan Bupati pun tidak mengenalnya,” bebernya.

Dari dugaan pelanggaran yang dilakukan BSH, disambung Syahrul Sihotang, pihaknya dan klien sudah membuat laporan ke Propam Polda Sumut dengan bukti lapor Nomor: STTPL/98/X/2021/Propam pada
tanggal 29 Oktober 2021 lalu.

“Kami sudah kirim Dumas juga sama Bapak Kapolri, Kadivpropam,
Kompolnas dan Kapoldasu. Kami meminta atensi dari petinggi Polri
dan jajaran untuk menindaklanjuti laporan kami. Demi hukum, bila
ada oknum yang membuat citra polisi rusak, maka harus diproses
sesuai hukum yang berlaku. Kita tidak mau nama Polri rusak
karena ulah oknum-oknumnya yang menyelewengkan tugas,” tegas
Sihotang.(B/r/amri)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button