HeadlineIndeksMedan

Polda Sumut Tahan 5 Tersangka Kasus Pekerja Migran Indonesia

MEDAN (bareskrim.com) | Lima orang yang ditetapkan tersangka dalam kasus karamnya kapal mesin pembawa Pekerja Migran Indonesia (PMI) di perairan Tanjung Api, Kabupaten Asahan pada Sabtu (19/3/2022) lalu, saat ini ditahan di Mapoldasu.

Kelimanya yakni H alias S (nahkoda), RD (anak buah kapal), S (mekanik kapal), RD ( juru masak di kapal) dan RR berperan sebagai penampung para PMI Ilegal yang berasal dari 10 provinsi di Indonesia.

Kapolda Sumut Irjen Pol R. Z. Panca Putra Simanjuntak mengaku, saat ini masih mengejar tiga orang tersangka lainnya. Ketiganya adalah R yang mengorganisir sekaligus pemilik rumah penampungan, ST koordinator dan SF pemilik kapal.

“Ini akan kita kejar tiga orang lagi, termasuk pihak-pihak yang merekrut (PMI). Jadi kita nanti akan bekerja sama dengan Polda-Polda dari daerah asalnya,” kata Kapolda Sumut didampingi Kajatisu Idianto, Wakapoldasu Brigjen Dadang Hartanto dan Direktur Reskrimum Poldasu Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja saat konferensi pers di Mapoldasu, Kamis (24/3/2022) sore.

Selain itu, Kapolda Sumut juga mengaku, dalam mencegah upaya pengiriman PMI ilegal kembali terulang, pihaknya akan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat.

Tak hanya itu, dia juga menyampaikan, bersama Kajati Sumut akan menerapkan pasal seberat-beratnya bagi pelaku kejahatannya.

Selain pasal memperberat hukuman, Kapolda Sumut menegaskan, pihaknya akan menerapkan pasal undang undang TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang atau money laundry) bagi pelaku.

“Pengiriman WNI sebagai PMI ilegal sudah beberapa kali terjadi, kedepan ini tidak boleh lagi. Jadi kita akan bertindak tegas, tidak ada rasa kasihan. Kepada masyarakat, kita juga minta jangan mau memberi ruang kepada perekrut dengan iming-iming bekerja di luar negeri,” tegasnya.

Lebih lanjut dia memaparkan, kasus ini bermula dari laporan masyarakat yang diterima atas kecelakaan kapal di Asahan. Dalam kejadian itu sebanyak 84 PMI ilegal yang diangkut dalam kapal dapat diselamatkan, sedangkan dua lainnya meninggal dunia.

“Dari dua korban meninggal ini, satu jenazah sudah dikirim kembali ke Sulawesi Selatan, sedangkan satu jenazah lagi sedang diproses untuk dikirim ke NTT,” terangnya.

Kapolda Sumut menuturkan, dari pemeriksaan yang sudah dilakukan kepada 84 PMI ilegal yang selamat, diketahui bahwa mereka direkrut oleh agen di wilayah mereka masing-masing, dan dimintai uang mulai dari Rp4,5 juta hingga Rp6 juta. Dari keterangan mereka juga, diketahui bahwa mereka diberangkatkan pada Kamis (17/3/2022) dengan kapal mesin dari Tanjungbalai oleh nahkoda H alias S dan tersangka lainnya.

Namun dalam perjalanan, kapal terpaksa berhenti karena air laut sedang surut. Kemudian pada pukul 03.00 WIB kapal kembali berlayar.

“Setelah dekat di wilayah Malaysia mereka berhenti karena takut kesiangan sampai ditujuan sehingga pihak keamanan menangkap mereka sehingga mereka menunggu di tengah perairan. Namun karena adanya kerusakan kapal disamping melebihi muatan sehingga kapal karam,” terangnya.

Kapolda Sumut menyebutkan, dari keterangan tersebut, maka pihaknya melakukan penangkapan terhadap kelima tersangka tersebut. Selanjutnya berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki, pihaknya yakin ada tindak pidana sebagaimana Pasal 81 subs 83 tahun 2017 dengan ancaman 10 tahun.

Kapolda Sumut menambahkan, adapun ke 86 PMI ilegal yang menumpangi kapal, 27 di antaranya berasal dari NTT, 10 dari NTB, enam dari Jawa Barat, 19 dari Jawa Timur, satu dari Lampung, 11 dari Sulawesi Selatan, 2 dari Banten, 3 dari Sumut, 6 dari Jawa Tengah dan 1 dari Jambi.

Sementara itu, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Siti Rolijah
menjelaskan, sejak Januari sampai Maret 2022 pihaknya sudah mengamankan 613 PMI ilegal yang akan diberangkatkan ke luar negeri. Dari jumlah itu lebih 300 orang sudah dipulangkan ke daerah asal.

“Jumlah ini sudah termasuk 84 pekerja migran yang diamankan di Poldasu, baru-baru ini,” ujarnya.

Lebih lanjut Siti menyebutkan, seluruh PMI yang diamankan tersebut memang segera dipulangkan ke daerah asal masing-masing, namun dilakukan secara bertahap, mengingat anggaran pemerintah yang terbatas.

“Pemulangannya dibiayai pemerintah, tetapi dilakukan bertahap karena anggaran juga terbatas,” sebutnya.

Tapi, sambungnya, sebagian PMI ada juga yang memilih pulang menggunakan dana pribadi lantaran tidak mau menunggu lama.

“Mereka yang mempunyai dana sendiri, biasanya pulang dengan anggaran sendiri. Jika menunggu pemerintah, tentu agak lama karena memang harus menunggu prosedur,” jelasnya.(r/B/amry)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button