Aceh TerkiniHeadlineIndeks

Ungkap Kasus Korupsi | Kejari Agara Peroleh Piagam Penghargaan LIRA

Ungkap Kasus Korupsi | Kejari Peroleh Piagam Penghargaan LIRA — KUTACANE (bareskrim.com) | Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara (Kejari Agara) memperoleh piagam penghargaan dari Dewan Pengurus Pusat (DPP) Lumbung Informasi Rakyat tertanggal 20 April 2022.

Piagam penghargaan yang ditandatangani Presiden LIRA Andi Syafrani, SHI., MCCL, diserahkan Dewan Pengurus Daerah (DPD) LIRA Agara, Muhammad Saleh Selian kepada Kajari Aceh Tenggara Syaifullah, di kantor kejaksaan setempat, Senin, 25 April 2022.

“Piagam penghargaan bentuk partisipasi LIRA karena kesuksesan dan optimisme pihak Kejaksaan dalam penindakan sejumlah kasus korupsi di bumi sepakat segenep,” kata Muhammad Saleh Selian.

Dijelaskannya, kinerja Kejari Agara patut diapresiasi LIRA, seperti keberhasilan pengungkapan kasus penyelewengan dana Desa Sebudi Jaya Kecamatan Bukti Tusam dengan kerugian negara Rp 611 juta.

Selain itu, korupsi pengadaan benih jagung hibrida di Dinas Pertanian Kabupaten Agara, negara dirugikan Rp 1 miliar. Serta kasus korupsi beasiswa Yayasan Universitas Gunung Leuser mencapai Rp 1,3 miliar.

“Keberhasilan Kejaksaan sangat patut kita apresiasi. Bahkan, Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara juga sebelumnya mendapat predikat dua terbaik Provinsi Aceh dalam penanganan kasus korupsi,” jelasnya lagi kepada awak media bareskrim.com.

Sementara itu, Syaifullah Kajari Aceh Tenggara kepada awak media bareskrim.com mengatakan, penghargaan DPP LIRA kepada Kejari Agara dijadikan sebagai motivasi bagi instutusinya untuk bekerja lebih bersemangat lagi.

“Penghargaan ini menjadi beban bagi kami Kejaksaan, dan Insha Allah kami akan selalu meningkatkan kinerja demi kepuasan publik,” katanya.

Syaifullah juga mengatakan, dalam pemberantasan korupsi peran serta masyarakat sangat dibutuhkan, bahkan diatur dalam Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam pasal 41 ayat (5) dan pasal 42 ayat (2 ) jo. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2000 telah ditetapkan peraturan pemerintah RI nomor 71 tahun 2000 tentang tata cara pelaksaaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

“Kejaksaan Aceh Tenggara terbuka untuk siapun yang mau mengadukan kasus korupsi. Dan pasti akan ditindaklanjuti, kita tidak main- main dengan perkara korupsi,” sebut Syaifullah. (ijal/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button