HeadlineIndeksMedan

Kapolda Sumut Cek Posko Terpadu PMK di Perbatasan Sumut-Aceh

BESITANG (bareskrim.com) | Untuk memastikan personel bekerja, Kapolda Sumut, Irjen Pol R.Z Panca Putra Simanjuntak, bersama Kasdam I/BB, Dinas Ketahanan Pangan Pemprov Sumut, Plt Bupati Langkat, Direktur Reskrimsus dan Kabid Humas Polda Sumut, meninjau Posko Satgas Terpadu PMK, Besitang, Langkat.

Setibanya di Posko Satgas Terpadu PMK, Kapolda Sumut beserta rombongan disambut Plt Bupati Langkat Syah Afandin, Kapolres Langkat AKBP Danu, Dandim Langkat, Kapolres Aceh Tamiang AKBP Iman dan Dandam Aceh Tamiang.

Pantauan di lapangan, terlihat Kapolda Sumut mengecek distribusi ternak sapi baik yang datang dari Aceh ke Sumatera Utara (Sumut) maupun sebaliknya.

“Gimana kondisi sapinya sehatkan? Ada buktinya surat sehatnya dari dinas kesehatan,” tanya Kapolda Sumut kepada pemilik sapi yang hendak mengantarkan sapinya dari Aceh ke Langkat.

“Oh ini pak ada bukti surat kesehatannya. Kondisi sapi saya dalam kondisi sehat,” jawab pemilik hewan ternak di hadapan Kapolda Sumut.

Kapolda Sumut mengatakan, didirikannya Posko Satgas Terpadu PMK di perbatasan Sumut-Aceh tepatnya di Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat sebagai upaya mencegah penularan PMK terhadap hewan ternak.

“Personel yang bertugas di Posko Satgas Terpadu PMK akan membatasi dan mengecek setiap pergerakan hewan ternak untuk mengantisipasi penyebaran penyakit mulut dan kuku,” katanya.

Menurutnya, dengan cara meminimalisir pergerakan hewan ternak sebagai salah satu langkah upaya dalam menangani penularan serta melockdown desa-desa di Sumatera yang terjadi wabah PMK.

“Berdasarkan data yang diterima kurang lebih ada 2.400 hewan ternak yang terpapar PMK dimana 1.300 diantaranya sudah dinyatakan sembuh. Sedangkan sisanya masih dalam proses penyembuhan,” tuturnya.

Kapolda Sumut menambahkan, Polda Sumut bersama Pemerintah Provinsi Sumut dalam menangani wabah PMK terus berkoordinasi dengan lintas sektoral termasuk dengan Pemerintah Provinsi Aceh.

“Kita mengimbau kepada masyarakat yang akan melakukan perdagangan hewan ternak untuk melengkapi dengan surat kesehatan. Semua boleh dilakukan tetapi harus dilengkapi dengan surat kesehatan. Baik itu pemotongan atau lainnya maupun pergerakan hewan dari satu daerah ke daerah lainnya wajib tunjukkan surat kesehatan hewan,” pungkasnya.(r/B/amry)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button