Aceh TerkiniHeadlineIndeks

4 Pulau di Aceh Singkil Berpindah Cakupan Administrasi Sumut | Ini Komentar LIRA Agara

4 Pulau di Aceh Singkil Berpindah Cakupan Administrasi Sumut | Ini Komentar LIRA Agara — KUTACANE (bareskrim.com) | Berpindahnya empat pulau di Aceh Singkil kedalam cakupan wilayah administrasi Provinsi Sumut, membuat prihatin semua pihak.

Bahkan Bupati Lumbung Informasi Rakyat Aceh Tenggara (LIRA Agara), Muhammad Saleh Selian melalui Sekda LIRA Eka Juanda Lubis kepada awak media bareskrim.com, Minggu, 29 Mei 2022, menuding, berpindahnya status empat pulau, seperti Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Lipan dan Pulau Panjang, sebagai cakupan wilayah administrasi Provinsi Sumut karena kelemahan putra daerah Aceh yang duduk di Senayan, Jakarta.

“Kami LIRA menilai bepindah satatus kepemilikan pulau di Aceh Singkil, dikarenakan tidak cakapnya para putra daerah asal Aceh yang menjadi politisi di Senayan maupun putra Aceh yang memegang jabatan mentereng di pemerintah pusat di Jakarta sana,” ucapnya.

LIRA Agara sangat menyayangkan kejadian ini, karena diketahui ada banyak putra-putra asal Aceh yang memegang jabatan strategis di pemerintah pusat saat ini, seperti halnya jabatan strategis di Kementerian Dalam Negeri.

Eka Juanda Lubis menambahkan, seandainya para pejabat kita disana memahami pentingnya arti pulau-pulau itu bagi Aceh, sudah tentu akan memberikan perhatian lebih terkait permasalahan tersebut. Namun hal ini tidak pernah dilakukan oleh mereka.

“Terakhir saya mendengar kalau Dirjen Bina Administrasi Wilayah pada Kementerian Dalam Negeri Bapak Safrizal juga putra Aceh. Bahkan dia digadang- gadangkan menjadi Pejabat Gubernur Aceh, namun ini aneh, masak yang dipercayakan bisa memimpin kemaslahatan masyarakat Aceh justru mereka yang telah gagal mempertahankan status empat pulau di Aceh,” bebernya.

Menurut LIRA, seandainya peduli kepada Aceh, seharusnya memberikan perhatian terhadap status pulau-pulau tersebut. Seperti halnya memanggil Gubernur Aceh dan pihak-pihak terkait dalam urusan ini untuk mendiskusikannya. Sehingga keputusan itu tidak membuat heboh semua pihak.

“Kekisruhan sekarang di Aceh menunjukkan ketidakmampuan Bapak Safrizal dalam mengatasi permasalahan salahsatunya seperti lepasnya pulau – pulau di Aceh. Padahal, itu adalah bidangnya sebagai Dirjen Adwil di Kementerian,” katanya lagi.

“Mungkin banyak orang Aceh hebat di pusat-pusat yang berkuasa. Namun karena terlalu lama di sana, mereka lupa untuk membela kepentingan Aceh,” terangnya.

Disisi lain, LIRA juga juga mempertanyakan peran politikus Aceh di Jakarta yang baru bereaksi setelah keputusan dibuat. Kondisi ini semakin terang, keberadaan para perwakilan Aceh di Senayan belum memberikan kontribusi signifikan terhadap kepentingan Aceh. (ijal/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button