HeadlineIndeksKriminalitas

Tujuh Elemen Masyarakat Pekan Depan Turun ke Jalan Minta Jaksa Agung Copot Kajati Sumut

Kejati Sumut: Tidak Ada Yang Mangkrak dan Sesuai SOP Serta KUHAP

Tujuh Elemen Masyarakat Pekan Depan Turun ke Jalan Minta Jaksa Agung Copot Kajati Sumut — MEDAN (bareskrim.com) | Kejaksaan Agung (Kejagung) diminta untuk mencopot jabatan Idianto dari Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kajati Sumut), yang dinilai lalai mengawasi kinerja Jaksa dan lambat dalam penanganan kasus hukum di Sumut.

Desakan pencopotan Kajati Sumut datang dari Aliansi Raksahum (Rakyat Untuk Keadilan dan Supremasi Hukum), gabungan dari 7 elemen masyarakat di Sumut.

Sebelumnya, Aliansi Raksahum pada 2 September 2022, telah turun ke Kantor Kejati Sumut untuk mengaspirasikan gagalnya penegakan supremasi hukum dan keadilan dalam penanganan kasus hukum yang ditangani Kejati Sumut.

“Kita (Aliansi Raksahum) meminta Kejagung untuk mencopot Kajati Sumut yang dinilai lambat dalam penanganan kasus hukum pidana penipuan dan atau penggelapan yang dialami saudara Achmad Kusnan yang lebih kurang dua tahun mangkrak di Kejati Sumut. Sebagai pemimpin lembaga Adhyaksa di Sumut, dinilai gagal mengawasi dan memantau kinerja para Jaksa dalam menegakan supremasi hukum dan keadilan,” ucap Johan Merdeka, Koordinator Aliansi Raksahum kepada awak media, Selasa, 6 September 2022.

Aliansi Raksahum merupakan gabungan tujuh elemen masyarakat, diantaranya LSM Penjara PN (Pemantau Aparatur Negara Pembaharuan Nasional) yang diketuai Zulkifli; LBH Gelora Surya Keadilan, Surya Adinata SH MKn (Ketua); DPP Satu Betor (Becak Bermotor), Ketua Johan Merdeka; Lembaga Komite Aksi Anti Mafia Tanah (Kiamat), Ketua Ade Dharmawan; LSM Repelita (Relawan Peduli dan Tanggap Bencana), Sekretaris Ahmad Zulham Nasution; KRA (Komite Revolusi Agraria), Ketua Joni Siregar; dan Barisan Muda Rahmatan Lil Alamin (Badar), Ketua Boy.

Johan Merdeka menduga, dalam kasus hukum Achmad Kusnan ini adanya ‘permainan’ mafia hukum di lembaga Kejaksaan, yang berperan untuk menghambat proses penegakan hukum.

“Lebih kurang dua tahun ini (tahun 2020) berkas aduan pelapor Achmad Kusnan bolak-balik dari Kejaksaan ke Polda Sumut, sepertinya permainan bola pimpong yang membola-bolai kasus hukum. Ada apa ini dengan Kejaksaan,” ucap aktivis muda asal Kota Medan ini.

Sementara itu, Ketua LBH Gelora Surya Keadilan, Surya Adinata SH MKn juga meminta Kejagung segera mencopot Kajati Sumut.

Tujuh Elemen Masyarakat Pekan Depan Turun ke Jalan Minta Jaksa Agung Copot Kajati Sumut

“Tuntutan Aliansi Raksahum ada tiga poin. Pertama, copot Kejati Sumut yang dinilai abai dan lalai mengawasi dan memantau kinerja para Jaksa di lapangan; Kedua, evaluasi oknum Jaksa yang menangani perkara karena diduga adanya obstruction of justice dalam penanganan kasus penipuan dan atau penggelapan tersangka SJ; Ketiga, segera P21-kan berkas perkara tersangka SJ yang diduga mafia tanah, karena bukti sudah lengkap, saksi sudah berulang kali diperiksa, dengan didukung oleh dua putusan Prapid PN Medan, berikut hasil print out percakapan handphone saudara Achmad Kusnan dan tersangka SJ,” beber mantan Direktur LBH Medan ini.

Surya mengungkapkan, pasca aksi unjukrasa pada 2 September 2022 lalu, perwakilan Kejati Sumut meminta kita (Aliansi Raksahum) untuk datang Senin, 5 September 2022, agar dipertemukan dengan Jaksa yang menangani kasus penipuan dan atau penggelapan tersebut.

“Aneh dan janggal, oknum Jaksa yang menangani kasus hukum Achmad Kusnan tidak dapat dihubungi via Handphone atau ditemui oleh pihak perwakilan Kejati Sumut padahal sudah dijanjikan untuk dipertemukan, Diduga oknum Jaksa tersebut mencoba untuk bermain memperlambat proses hukum saudara Achmad Kusnan. Dan selanjutnya ternyata, penjelasan perwakilan Kejaksaan kepada kami simpang siur, yang menyebutkan perkara P19, padahal hanya sebatas berita acara koordinasi dan konsultasi dari data kami peroleh,” ucap Surya Adinata.

Desakan pencopotan jabatan Kajati Sumut juga datang dari Ketua LSM Penjara PN, Zulkifli; Ketua Lembaga Kiamat, Ade Dharmawan; Sekretaris LSM Repelita, Ahmad Zulham Nasution; Ketua KRA, Joni Siregar; dan Ketua Badar, Boy.

“Kami sangat berharap lembaga Adhyaksa dapat menegakan hukum seadil-adilnya tanpa pandang bulu. Jangan lah trust (kepercayaan) pada Kejaksaan ternodai dan tercoreng gegara ulah-ulah oknum Jaksa nakal yang memainkan hukum untuk kepentingan pribadi atau kelompok,” cetus Zulkifli.

Ketua Badar, Boy menambahkan, yang kami herankan berita acara koordinasi dan konsultasi yang diminta Jaksa kepada penyidik Polda Sumut lebih kurang sudah lima kali dilakukan dan telah dipenuhinya seluruh bukti sesuai permintaan Jaksa. “Namun kenapa hingga detik ini belum juga kasus ini di-P21-kan oleh Jaksa. Ada apa, apa ada?,” tandas Ketua Boy.

Dalam SP2HP (surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan) Polda Sumut yang diterima pelapor Achmad Kusna bernomor B/2114/VIII/2022/Direskrimum pada tanggal 23 Agustus 2022, disebutkan bahwa penyidik:
1. Telah melakukan pemeriksaan tambahan terhadap saksi Achmad Kusnan
2. Telah melakukan pemeriksaan tambahan tehadap saksi Rosman Muchtar
3. Telah melakukan pemeriksaan tambahan terhadap tersangka SJ
4. Telah meminta hasil print out hp milik saksi pelapor Achmad Kusnan dan tersangka SJ di Lab Forensik Polda Sumut
5. Penyidik pembantu telah melakukan penyidikan secara maksimal
6. Telah mengirimkan berkas perkara tersangka SJ ke JPU.

Rencananya, Aliansi Raksahum pekan depan akan kembali turun ke jalan dengan 300-san massa melakukan aksi damai. “Rencana aksi turun ke Kejati Sumut dan di Tugu SIB, selama tiga hari (Senin hingga Rabu) untuk menyuarakan pencopotan Kajati Sumut yang dinilai abai, lalai dan lambat dalam menegakan supremasi hukum,” tambah Johan Merdeka.

Tidak Ada Yang Mangkrak dan Sesuai SOP Serta KUHAP

Kajati Sumut Idianto, SH,MH melalui Kasi Penkum Kejati Sumut Yos A Tarigan, SH,MH menyampaikan, berkas perkara para tersangka atas nama SJ, sebelumnya dikembalikan ke Penyidik Polda Sumut karena dinilai belum lengkap oleh Tim JPU.

Karena, lanjut Yos A Tarigan, berdasarkan ketentuan Pasal (3) huruf A jo. Pasal 110 Ayat (2) dan (3), Pasal 138 (2) dan Pasal 139 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, P18 kode untuk pengembalian berkas perkara yang telah diterima Kejaksaan.

“Itu karena hasil penyidikan belum lengkap oleh pihak Kejaksaan, maka penuntut umum bisa mengembalikan berkas perkara ini kepada penyidik disertai petunjuk umum untuk melengkapi berkas dengan memberi batas waktu 14 hari setelah penerimaan atas pengembalian berkas perkara,” ujar Yos, dalam pesan elektronik yang diterima, Rabu, 7 September 2022.

Kemudian bagaimana P19 diberlakukan tentunya Jaksa Penuntut Umum memberi petunjuk kepada penyidik secara jelas pembuktian unsur-unsur pidana yang disangkakan, sehingga tidak menimbulkan multitafsir atau perbedaan persepsi antara jaksa dan penyidik untuk menghindari kesalahan.

“Setiap materi petunjuk P19 dijelaskan dengan narasi yang jelas dan bisa dimengerti penyidik yang berkenan untuk mengumpulkan kelengkapan berkas perkara. Apabila penyidik belum melengkapi petunjuk P19. Berkas perkara yang dikembalikan kepada jaksa penuntut umum, maka bisa mengembalikan dengan melampirkan surat yang menegaskan bagian mana dari petunjuk P19 yang belum terpenuhi,” jelas Yos.

Apabila sudah dilengkapi oleh Penyidik, kata mantan Kasi Pidsus Kejari Deli Serdang ini, terkait petunjuk Tim Jaksa baik formil dan materilnya maka sejatinya akan di P-21, dikarenakan belum dilengkapi maka dikembalikan oleh Jaksa.

Perlu juga diketahui, tandas Yos A Tarigan, terhadap berkas sebelumnya telah pernah dikembalikan berkas dan SPDP dikerenakan menurut tim Jaksa belum memenuhi namun pada beberapa waktu kemarin SPDP dan berkas kembali dimasukkan penyidik dan juga telah diteliti oleh tim jaksa serta dikembalikan disertai petunjuk.

“Terkait penelitian berkas dilakukan oleh Tim JPU bidang Pidum Kejatisu. Tim JPU tentunya menyimpulkan dan memberi petunjuk dengan analisa mereka sesuai KUHAP dan SOP yang ada,” katanya.

Hormati Proses Hukum

Dikutip dalam pemberitaan sebelumnya, kuasa hukum Sujono dari kantor hukum Tommy Sinulingga & Associates, Effendi Jambak mengakui, kasus antara AK dengan Sujono sebelumnya terkait dugaan penipuan dan penggelapan, dimana dalam hal ini Sujono selalu kooperatif dalam setiap proses hukum.

“Klien kami sangat menghormati proses hukum dan mentaatinya. Fakta kasus tersebut tidak ada sama sekali bersinggungan dengan sengketa pertanahan antara AK dan Sujono, yang semula mereka memang berteman sangat baik,” ujarnya.

Berawal dari adanya beberapa pekerjaan yang diminta bantu kepada Sujono oleh AK dan telah selesai. Yakni dengan memberikan sejumlah uang senilai Rp315.000.000 dan telah beberapa kali ditransfer sebagai pemberian imbal jasa terhadap pekerjaan yang telah dilakukan.

Lalu AK meminta uang tersebut dan Sujono sendiri merasa berbesar hati untuk mengembalikannya dengan meminta beberapa opsi. Tetapi tidak disepakati oleh AK yang berujung adanya dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan. (ucup/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button