HeadlineIndeksKriminalitas

Pengamat Hukum Dr Budi Sitepu: Tersangka Perusak Rumah Ibadah Layak Ditahan

Pengamat Hukum Dr Budi Sitepu: Tersangka Perusak Rumah Ibadah Layak Ditahan — MEDAN (bareskrim.com) | Pengamat Hukum asal Sumatera Utara (Sumut), Dr Budi Bakti Sitepu SH MA MH merasa miris dan sedih memperoleh kabar dugaan perusakan rumah ibadah yang terjadi di Kota Medan beberapa tahun lalu, yang hingga kini proses hukumnya belum juga tuntas ditangan aparat penegak hukum.

“Rumah ibadah adalah tempat seorang manusia menempah akidah dan kepercayaan yang dimilikinya.
Sangat disayangkan adalah orang-orang yang tak bertanggungjawab melakukan perusakan sebuah rumah ibadah. Perilaku seperti itu termasuk kejahatan dan sangat-sangat jahat,” sebut Dr Budi Sitepu yang merupakan Ketua Bidang Hukum dan Hankam Persatuan Merga Silima (PMS) Kota Medan kepada awak media, Jumat, 8 September 2022.

Menurut Dewan Pakar Peradi Sumut ini, apalagi perbuatan dugaan perusakan rumah ibadah secara bersama-sama oleh suatu kelompok, merupakan pelanggaran berat.

“Berdasarkan pelanggaran atas segala sesuatu secara bersama-sama telah diatur dalam pasal 170 KHUPidana, yang isi adalah ‘Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan’. Apalagi, sampai melakukan tindak pidana perusakan rumah ibadah, tempat orang menunaikan ibadah, sudah termasuk kejahatan berat. Pantas para pelakunya (tersangka) ditahan dan diberi hukuman yang seberat-beratnya berdasarkan Undang-undang yang berlaku,” beber Dr Budi Bakti Sitepu, yang juga Penasehat Hukum di LBH IPK dan Ikadin.

Dr Budi Bakti Sitepu yang sudah 29 tahun bergelut di bidang hukum (sejak tahun 1993) menerangkan, seperti halnya kabar dugaan perusakan Gereja IRC, pelakunya sangat layak ditahan aparat penegak hukum.

“Para pelaku yang diduga melakukan perusakan rumah ibadah Gereja IRC telah melanggar pasal 170 KHUPidana, sangat layak ditahan oleh aparat kepolisian, demi menjaga kedamaian dan kamtibmas Kota Medan dan sekitarnya,” ungkap Dr Budi Bakti Sitepu yang juga menjabat Gubernur Lembaga Advokasi Hukum dan HAM Sumut.

Tapi, lanjut Dr Budi Bakti Sitepu, jika diukur dari sudut pandang hukum, seyogianya para tersangka ditahan karena ancaman pidananya diatas 5 tahun. Memang penyidik kepolisian, sah-sah saja dan diperbolehkan pelaku pelanggar pasal 170 KHUP tidak ditahan. Karena ditahan atau tidak ditahan itu adalah pertimbangan subjektif penyidik.

“Namun jika diukur dari sebuah kebijakan. Tindakan penyidik yang tidak menahan tersangka dan kawan-kawan. Hal itu akan sangat mengganggu supremasi penegakan hukum di negeri ini, karena bakal membuat gejolak neraca keseimbangan sosial terganggu dan mencuat ketidakadilan hukum di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, demi kemaslahatan orang banyak yang menuntut keadilan dan kepastian hukum, penyidik harus segera menahan para pelaku yang diduga melakukan perusakan rumah ibadah,” sebut mantan Ketua Laskar Angkatan 66 Sumut.

Secara pribadi Dr Budi Bakti Sitepu menilai, selama 4 tahun lebih jemaat Gereja IRC menanti-nanti kepastian hukum di negeri ini atas dugaan perusakan rumah ibadah. “Jemaat Gereja saya menilai sudah sangat terzolimi, 4 tahun lebih lamanya kasus hukum yang dilaporkan ke polisi belum juga masuk ke meja hijau untuk proses peradilan. Yang mirisnya, Pemimpin/Pendeta Gereja IRC bahkan mendapat perlakuan kriminalisasi beberapa waktu lalu, walau akhirnya kasus penyidikan telah dihentikan,” beber Dr Budi Bakti Sitepu yang mengaku mengikuti perkembangan kasus hukum yang menerpa Gereja IRC.

Salah satu Ketua DPP N4Jokowi ini meminta kepada Kapolda Sumut dan Kapolrestabes Medan, agar segera menangkap para pelaku yang diduga terlibat dalam kasus perusakan Gereja IRC.

“Ini momennya Polri bangkit memperbaiki citra lembaga Bhayangkara setelah mencuatnya ke publik kasus hukum yang menjerat sejumlah jenderal Polri dalam kasus FS. Kita nantikan citra lembaga Polri membaik di mata masyarakat,” ucap Dr Budi Bakti Sitepu yang juga Penasehat Hukum YSKI (Yayasan Surya Kebenaran Internasional).

Hilang Kepercayaan

Sementara itu, perwakilan jemaat Gereja IRC, Pendeta Dr Asaf T Marpaung mengaku, mulai menghilang rasa kepercayaannya terhadap kinerja aparat Kepolisian di Sumut dan Kota Medan.

“Mengapa demikian saya katakan hal seperti ini. Meski tersangka pelaku perusakan Gereja IRC telah ditetapkan oleh penyidik, namun hingga kini pelakunya belum juga tersentuh oleh hukum. Meski pelakunya sudah ada, tapi hingga detik ini tidak juga ditahan. Apakah ini yang namanya keadilan, pelaku kejahatan yang telah mengganggu kententraman orang beribadah, masih bisa bebas berkeliaran meghirup udara bebas,” ucap Ketua DPP BKAG ini.

Sangat miris memang melihat negeri ini. Hukum yang seharusnya menjadi senjata keadilan, tidak mampu menyentuh pelaku-pelaku kejahatan. “Apakah pelakunya memang benar kebal hukum, seperti ‘sentilan’ yang saya peroleh dari sejumlah kerabat bahwa seorang Jenderal pun tak mampu menangkapnya? Bisa jadi isu-isu yang berseleweran adalah benar, karena sudah empat tahun lebih kasus yang dilaporkan jemaat Gereja IRC masih juga tidak tuntas hingga ke meja pengadilan,” beber Pendeta Dr Asaf T Marpaung yang merupakan Pemimpin Gereja IRC se-Indonesia ini.

Doktor lulusan University Jerusalem ini menyebutkan, apakah benar hukum di negeri yang kita cintai ini bisa dibeli oleh orang-orang jahat? “Saya dalam berkotbah selalu mengajak dan mengimbau para jemaat, agar selalu mematuhi dan taat pada hukum yang berlaku,” ungkapnya.

Meski demikian, kami jemaat Gereja IRC masih menanti datangnya keadilan hukum di negeri ini. “Kami akan terus berjuang menuntut keadilan dan kepastian hukum hingga tetes darah terakhir,” sebut Pendeta Dr Asaf T Marpaung. (ucup/B)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button