Aceh TerkiniHeadlineIndeks

Ketua LSM Gempur Agara Minta Tangkap Pengecer Pupuk Subsidi Ilegal

Ketua LSM Gempur Agara Minta Tangkap Pengecer Pupuk Subsidi Ilegal — KUTACANE (bareskrim.com) | Ketua LSM Gerakan Masyakat Pemburu Koruptor Aceh Tenggara (Gempur Agara), Pajri Gegoh prihatin terhadap permasalahan pupuk subsidi jenis urea yang kian langka dan diduga penjualannya diatas harga enceran tertinggi (HET).

“Ini tidak bisa kita biarkan kasihan masyarakat petani terkadang susah untuk mendapatkannya dan harganya pun cukup mahal,” sebut Pajri Gegoh kepada awak media bareskrim.com, Selasa, 27 September 2022.

Ia harap kepada distributor yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara jangan hanya diam atas permasalahan ini. “Artinya, harus melakukan tindakan kepada kios – kios pengencer yang diduga ilegal sesuai zonanya masing-masing. Kalau ada kios nakal yang menjual diatas HET cabut ijin jangan cuma memberi sangsi saja, jangan ada preseden buruk ditengah – tengah masyarakat bahwa ada dugaan distributor bersama kios – kios pengencer ada kerja sama dalam hal penjualan diatas HET,” sebutnya.

Ketua Gempur Agara ini meminta kepada APH untuk segera melakukan penyelidikan terhadap kios – kios yang nakal yang diduga menjual pupuk subsidi di atas harga enceran tertinggi(HET).

Seperti diutarakan salah seorang petani, warga Agara, Khairul (41) kepada awak media mengatakan, pupuk di Aceh Tenggara sudah sulit didapatkan. “Malahan harganya pun dijual di atas HET. Seperti ada dugaan permainan harga,” ujar Khairul.

Lebih – lebih pemerintah melalui PT Pupuk Indonesia (Persero) sudah mengimbau para distributor dan pengecer atau penyalur menjual pupuk bersubsidi sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET), yang telah ditentukan pemerintah.

Tak main-main, pemerintah sudah membuat aturan dan tidak ragu akan menindak tegas distributor dan penyalur pupuk bersubsidi yang kedapatan melakukan kecurangan harga.

“Terkait permasalahan tersebut, jika distributor dan kios – kios yang tidak menyalurkan pupuk bersubsidi dengan jujur. Sebagai sanksi, izin distribusi atau penyaluran bisa saja dicabut dan setiap tindakan penyelewengan pupuk bersubsidi dapat dijerat hukuman pidana maksimal 5 tahun penjara,” ujar Pajri Gegoh. (ijal/B)

Tags

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.

Back to top button
Close
Close